Kamis, 19 Februari 2015

Pilkada Serentak, Timsel Panwas Pilkada Harus Dorong Penyelenggara Berkualitas



 MUARA BULIAN – Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak untuk pemilihan gubernur (pilgub) dan lima pemilihan bupati/walikota di Provinsi Jambi serentak digelar Desember 2015 mendatang. Lembaga yang mulai sibuk mempersiapkan pelaksanaan dan pengawasan pesta demokrasi itu adalah KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi beserta jajarannya. Persiapan pilkada serentak ini harus dilakukan secara matang dan cermat oleh penyelenggara karena pilkada serentak ini adalah baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Jambi.

“Pilkada yang berbarengan dengan pilgub dan pilbup jelas memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara, karena baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Jambi dan menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara yang ada saat ini, sehingga pilkada serentak ini memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya,” ungkap M. Aris, mantan anggota KPU Batang Hari kepada wartawan.

Salah satu upaya untuk mendorong penyelenggaraan pilkada  diharapkan bisa berjalan  maksimal adalah harus didukung oleh penyelenggara berkualitas,  berintegritas, dan berpengalaman. “Timsel  Panwas pilkada dan Bawaslu Provinsi Jambi punya tanggungjawab moral yang besar untuk memilih penyelenggara yang berkualitas, berintegritas dan berpengalaman. Penyelenggara seperti itu memang sangat dibutuhkan pada penyelenggaraan pilkada serentak, dan tidak menutup pintu bagi pendatang baru yang memang punya kualitas,” tegas Aris.
Oleh karena itu, kata Aris, proses rekrutmen calon anggota panwas pilkada tingkat kabupaten/kota yang sedang berjalan saat ini, betul-betul harus memperhatikan kualitas penyelenggara. “Timsel dan Bawaslu Provinsi Jambi harus mendorong penyelenggaraan pilkada serentak yang berkualitas dimulai dari memilih penyelenggara (panwas) yang mempuni, saya pikir pak Rozali Abdullah selaku ketua tim dan sejumlah anggota tim lainnya diyakini masih berpikiran objektif dalam proses rekrutmen ini,” pinta Aris yang juga Sekretaris Visi Politika Jambi, lembaga yang bergerak dibidang kepemiliuan ini.

Melihat aturan yang ada saat ini, kata Aris persaingan antar kandidat dan gesekan antar pendukung akan semakin tinggi, karena pilkada hanya dilaksanakan satu putaran saja (*)

Minggu, 15 Februari 2015

Timsel Panwaslu ‘Pilkada’ Jangan diintervensi.




TIM Seleksi (Timsel) Calon Panwas ‘Pilkada’ Provinsi Jambi yang diketuai Prof H. Rozali Abdullah, SH sangat diharapkan untuk menjaga wibawa dan martabat timsel ini dimata publik. Namun sebagai seorang mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, mantan Ketua KPU Provinsi Jambi  diyakini akan menahkodai perahu timsel ini untuk memilih calon-calon pengawas yang mempuni dan tidak hanya sekedar suka atau tidak suka alias formalitas belaka.
Dari beberapa catatan penulis, ada beberapa calon Panwas ‘pilkada’ di beberapa Kabupaten/kota yang dinilai memiliki kinerja yang baik, karena memang didukung oleh kualitas dan disiplin ilmu yang dimilikinya, namun demikian, penulis tidak perlu membeberkan nama-nama calon panwas itu, karena tidak punya kewenangan untuk itu, tapi sebagai masyarakat Jambi, sudah barang tentu masukan ini akan menjadi catatan bagi timsel pada saat melakukan tahapan wawacara. Karena akan ketahuan kualitas sang calon panwas pada saat tes wawancara.
Namun yang menjadi sorotan penulis, bahwa informasi yang berkembang saat ini, ada pihak-pihak (diluar timsel) yang sangat getol untuk menjatuhkan seseorang dan mau menghambat laju calon panwas yang bersangkutan tanpa alasan yang jelas. Padahal  oknum-oknum tersebut bukanlah bagian dari timsel. Alangkah lucunya, oknum tersebut bukanlah kewenangan dia, bahkan oknum tersebut sudah punya lembaga tersendiri yang masih ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu.
Saya hanya minta kepada  oknum tersebut untuk tidak masuk terlalu jauh dalam proses seleksi ini, alangkah tidak bijaksananya mencampuri urusan timsel, apalagi ikut menentukan calon-calon panwas ‘pilkada’.  Karena kami tau siapa anda dan latarbelakang anda. Jadi jangan bermain api ditengah kobaran api yang menyala.
Menurut penulis, Timsel hanya punya kewenangan untuk memilih dan menyampaikan 6 calon panwas kepada Bawaslu Provinsi Jambi untuk nantinya dipilih 3 orang anggota Panwas definitif.
Meskipun penulis tidak ikut serta dalam proses seleksi panwas tersebut, namun saya meyakini Timsel Panwas ‘pilkada’ Jambi akan bekerja dengan baik dan memilih calon-calon panwas terbaik. Begitupun dengan Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, tetap menjaga etika, hati nurani dalam proses seleksi.
Saya hanya minta, biarkan timsel bekerja dengan leluasa dan jangan biarkan negeri ini rusak oleh pembisik-pembisik yang hanya mencari keuntungan sesaat dan Jangan biarkan lagu : #Sakitnya Tuh Disini# bersenandung dipengujung seleksi. Salam Demokrasi.....!!!!.

Sabtu, 31 Januari 2015

Mari Bergandengan Tangan Sukseskan Porprov di Batang Hari





ADA satu kebanggaan yang tidak ternilai harganya saat dipercaya menjadi koordinator dan ketua pelaksana sayembara maskot dan logo Porprov Jambi XXI, dimana untuk pertamakalinya Kabupaten Batang Hari ditunjuk menjadi tuan rumah pekan olahraga tingkat Provinsi Jambi pada tahun 2015. Kesempatan langka seperti itu entah kapan lagi datangnya.

Untuk diketahui, lomba sayembara maskot dan logo Porprov Jambi XXI dibuka pada tahun 2014 lalu diikuti 95 desain yang terdiri 43 desain maskot dan 52 desain logo yang dikirim 44 peserta dari sembilan provinsi di Indonesia yaitu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Timur. Untuk wilayah Provinsi Jambi sendiri diikuti peserta dari Kota Jambi, Batang Hari, Bungo, Muarojambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur.

Lebih lengkapnya 44 peserta sayembara maskot dan logo PORPROV Jambi XXI/2015 adalah Tommy Harry Pandiangan (Kota Jambi), Muhammad Hanif(Kota Jambi, Edi Dharma (Kota Jambi), Wahyu Awal Yuliandi (Kota Jambi), Ahmad Nusyirwan(Tanjab Barat), Hilman (Kota Jambi), Lili Adhi Sutikno (Kota Jambi), Ruliyanto(Kota Jambi), Ella Kurniawati(Batang Hari), Syahril (Kota Jambi), Amri Wijayanto (Kota Jambi).

Kemudian, Danil Rangga Prihandana (Batang Hari), Nurhasan Alvar(Batang Hari), Rian Ariyanto (Batang Hari), Ahmad Albarkati(Batang Hari), Singgih Darmawan(Batang Hari), Sujatmiko (Kota Jambi), Riyanto(Batang Hari), Deaddy Febrizal (Batang Hari), Puji Harjana(Batang Hari), Angga Wira Setiawan(Muarojambi), Khoirudin(kota Jambi), Ahmad Nasuha(Bungo), Deni Abdul Aqila(Batang Hari), Adi Hariyanto(Batang Hari), Yusuf (Tanjab Timur), Arif Setiawan(Batang Hari), Riko Mappadeceng(Kota Jambi), Iman Syaeful Setiawan(Jawa Barat), Us-us Syarif Usman(Jawa Barat), Samsul Rahman Syahrofi (Jawa Barat), Pardiyanto(Jakarta), Anto Wibowo(Jakarta), Syahrial Suryandana (Jawa Timur), Hero Mega Surya (Jawa Timur).

Selanjutnya, Abdillah Danardana(Jogyakarta), Fajar Anggi Jatmiko(Jogyakarta), Surharyanto(Jogyakarta), Agus Istianto(Jogyakarta), Zikri (Sumatera Barat), Situart Kuswantoro(Jawa Tengah), Bintaro Setiawan(Jawa Tengah), Abub Luthfi Halim (Banten) dan Ganjar Witriana (Kepulauan Riau).

Sementara dewan juri sayembara maskot dan logo Porprov Jambi XXI terdiri ; Drs. H. Ali Redo (Ketua/Sekda Batang Hari), Ir. Amir Hasbi, ME (anggota/Kepala Bappeda Batang Hari), H. Ardian Faisal, SE, ME (anggota/Kepala Disporapar Batang Hari), M. Rizal (anggota/Kepala Disperindagkop Batang Hari), H. Fathuddin Abdi (anggota/Ketua Lembaga Adat Batang Hari), Drs. Hadra Minnida (anggota/Kadis P dan K Batang Hari) dan H. Arzanil (anggota/Ketua KONI  Kab. Batang Hari).

Melihat jadwal penyelenggaraan sayembara maskot dan logo Porprov Jambi XXI sejak dibuka 30 April – 25 Juni 2014, baik panitia dan dewan juri harus melaksanakan tahapan yang telah disepakati. Setelah melalui proses ketat akhirnya menetapkan pemenang maskot dan logo porprov dimana Syahrial Suryandana asal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur memenangi sayembara desain logo Porprov, sementara desain maskot diraih Edi Dharma asal Kota Jambi, Jambi. Atas keberhasilan itu, baik Syahrial Suryandana dan Edi Dharma berhak atas hadiah yang telah disiapkan panitia, begitupun dengan hasil karya kedua desainer tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada KONI Kabupaten Batang Hari.

Dalam berita acara serahterima dari pemenang desain maskot dan logo Porprov XXI pada tanggal 12 Agustus 2014 lalu kepada KONI Kabupaten Batang Hari, tertuang 13 poin kesepakatan yang ditandatangani Syahrial Suryandana, Edi Dharma dan Ketua KONI Kabupaten Batang Hari H. Arzanil yang dihadiri dan disaksikan langsung Bupati Batang Hari pada proses penandatanganan tersebut yang saat itu juga bertepatan dengan lounching TC atlit-atlit Kabupaten Batang Hari yang akan dipersiapkan pada Porprov.

Merunut dari berita acara tersebut, pada pasal 5 berbunyi : “Pihak pertama (Syahrial Suryandana dan Edi Dharma) selanjutnya menyerahkan karya asli dan hak cipta desain maskot PORPROV Jambi XXI/2015 beserta maknanya kepada pihak kedua (KONI Kabupaten Batang Hari),”. Kemudian pasal 11 berbunyi : “Pihak Kedua (KONI Kabupaten Batang Hari) memiliki kewenangan mutlak untuk menggunakan dan memperbanyak maskot tersebut untuk kepentingan komersial. Pihak Lain yang akan menggunakan logo itu untuk kepentingan komersil harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak kedua (KONI Kabupaten Batang Hari),”.

Tugas saya sebagai panitia sayembara selesai, namun demikian saya secara pribadi  turut berbangga hati apabila hasil karya pemenang sayembara maskot dan logo tersebut ikut disebarluaskan kepada publik yang muaranya menyukseskan penyelenggaraan Porprov XXI/2015 di Kabupaten Batang Hari. Hanya saja dalam mensosialisasikannya tetap harus ada saling koordinasi satu sama lain, agar apa yang disosialisasikan itu tidak salah penyampaian dan salah persepsi di masyarakat. Kedepan, mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar Porprov Jambi di Kabupaten Batang Hari bisa terselenggara dengan baik sesuai harapan semua elemen masyarakat di Provinsi Jambi.

Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, adalah pelaksanaan Porprov 2015 sebagai ajang pesta olahraga terbesar di Provinsi Jambi barang tentu juga melibatkan sejumlah pihak, yakni Pemprov Jambi, Pemkab Batang Hari, KONI Provinsi Jambi dan KONI kabupaten/kota (termasuk KONI Batang Hari dan cabor) dan pihak-pihak ini juga tidak boleh mengesampingkan peran serta masyarakat. Mari saling bergandengan tangan menyukseskan Porprov di Batang Hari. Salam Olahraga...!!!. (M. ARIS, SH/mantan Ketua Panitia Pelaksana Sayembara Maskot dan Logo Porprov Jambi XXI/2015).






Selasa, 28 Oktober 2014

KNPI Batang Hari semarakan Hari Sumpah Pemuda 2014

KNPI Batang Hari bersama OKP, pelajar, dan sejumlah pihak dilingkungan Pemkab Batang Hari melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda ke-86 pada tanggal 28 Oktober 2014 di Lapangan Garuda Muara Bulian, Batang Hari. Hadiri dalam upacara itu adalah Bupati Sinwan SH, unsur Forkompimda Batang Hari, SKPD, OKP, Ketua KNPI Batang Hari M. Faisal Reza ST dan jajarannya. Dalam upacara tersebut, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati, Perwira upacara M. Aris (sekretaris KNPI Batang Hari), pembacaan UUD 1945 dari unsur OKP, pembacaan teks sumpah pemuda dari OKP, komandan upacara dari OKP, pembacaan doa dari OKP. diharapkan hari sumpah pemuda tahun 2014, KNPI Batang Hari akan mampu memberikan warna tersendiri dalam partisipasinya pada proses pembangunan di Kabupaten Batang Hari.


Sabtu, 27 September 2014

KPU Daerah Diamputasi, Melawan atau Pasrah



oleh:
Muhammad Aris, SH

RUU Pilkada yang disahkan DPR RI pada rapat paripurna 25 September 2014 lalu mengukir sejarah baru dengan dikembalikannya pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) ke parlemen (DPRD). Akibatnya, pemilihan melalui DPRD itu mengakibatkan efek yang meluas terutama kewenangan dan keberadaan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 kabupaten/kota bakal ‘Diamputasi’ dengan dicabutnya UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.
Bila melihat Pasal 5 ayat 2 UU No. 15 tahun 2011 yang berbunyi : “KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota bersifat tetap”, namun dengan dicabutnya Undang-undang penyelenggara pemilu tersebut, maka serta merta khususnya penyelenggara pemilu di daerah tidak lagi bersifat tetap, tapi akan dikembalikan pada sifat adhock(sementara). Sementara KPU RI tetap menjadi lembaga tetap karena didukung pasal 22E ayat 3 UUD 1945. Para komisioner KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dipilih kembali menjelang momen pileg dan pilpres yang serentak dilakukan 2019. Meski dihapusnya UU No. 15 tahun 2011 itu, tapi dasar hukum untuk melaksanakan pileg dan pilpres itu masih ada, yakni Pasal 22E UUD 1945, UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan UU No. 08 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
Dimana pasal 22E ayat 3 UUD 1945 berbunyi : “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Hanya disebut dalam UU itu adalah KPU RI, tidak termasuk KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sementara KPU RI dalam UUD 1945 hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemilu DPR, DRD dan DPRD dan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan dikembalikan pilkada ke DPRD, maka kewenangan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota terkuras habis, tidak ada lagi kegiatan yang bisa dilakukan bagi penyelenggara pemilu di daerah, terkecuali hanya menjadi ‘penonton’ semata.
Putusan politik DPR RI 25 September 2014 tersebut membuat sejumlah pihak tersentak, tidak terkecuali dengan penyelenggara pemilu di daerah baik yang aktif maupun purnabakti. Putusan itu tidak pernah terbayangkan dan menimbulkan ekses, namun sangat disayangkan penyelenggara pemilu (aktif) tidak semuanya melakukan perlawanan terhadap wacana pilkada dikembalikan ke daerah yang digulirkan sebelumnya, setelah RUU pilkada disahkan dan dikembalikan ke DPRD barulah muncul pemberontakan dan penolakan. Salah satu cara melakukan perlawanan adalah uji materi di MK.
Saya teringat dan angkat jempol dengan mantan anggota KPU Bogor Tugiman Al Garuty yang berani melakukan uji materi terhadap pasal 27 ayat 1 huruf b dan ayat 3 UU No. 15 tahun 2011. Keberanian Tugiman itu akhirnya membuahkan hasil, Mahkamah Konstitusipun secara bulat menerima seluruh permohonan pemohon berdasarkan putusan MK No. 80/PUU-XI/2011 tertanggal 4 Januari 2011. Namun sayangkan mas Tugiman yang berjuang kembali untuk masuk ke KPUD (KPU Jawa Barat dan KPU Bogor) tersingkir, setelah berjuang tanpa pamrih membela institusinya. Begitupun dengan sobat Ahmad Said Widodo (mantan anggota KPU Purwakarta) serta teman-teman lainnya memiliki kualitas dan integritas. Jadi, lembaga penyelenggara pemilu semestinya punya standar tinggi dalam proses rekrutmen dan evaluasi dalam proses seleksi, betul-betul mempertimbangkan karena kualitas dan integritas,. Pertanyaannya, adakah Tugiman-tugiman lain yang akan melakukan uji materi terhadap UU pilkada di MK?. Adakah yang berani atau hanya pasrah menerima kondisi ini. Hanya ada dua kata: “Lawan atau pasrah”.
Kepada komisioner yang masih aktif khususnya KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, jangan merasa sensitif atas tulisan saya ini, saya tidak ingin memojokkan lembaga pemilu, penyebabnya adalah keputusan politik DPR RI dengan disahkan RUU pilkada.
Pasca pengesehan RUU pilkada...kita tunggu aktion KPU RI selanjutnya?